Home > Published Articles > REALITA SEKTOR PERBANKAN NASIONAL DITENGAH EKSPANSI BANK ASING

REALITA SEKTOR PERBANKAN NASIONAL DITENGAH EKSPANSI BANK ASING

REALITA SEKTOR PERBANKAN NASIONAL DITENGAH EKSPANSI BANK ASING
 
Oleh: Muhammad Fikri, STP, MBA
Corporate Credit Analyst PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Email : m.vickry@gmail.com
Phone : +62 813 2804 3661
 

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Keberadaan modal asing pada perekonomian suatu negara seringkali menimbulkan pro-kontra. Bukan hal yang mengherankan, jika pada saat yang hampir bersamaan, kehadiran asing bisa dibenci sekaligus dirindukan. Saat ekonomi sedang mengalami perlambatan, modal asing diperlukan untuk suatu aksi ekspansi. Keran investasi dibuka lebar-lebar, pemerintah pun mengeluarkan berbagai jurus untuk menarik masuknya investor asing. Berbagai kebijakan baru sebagai insentif investasi diterbitkan. Namun, masuknya asing juga membawa ketakutan sektor domestik. Kehadiran asing dianggap bisa mengancam keberadaan industri lokal.

Pro-kontra keberadaan modal asing kembali mengemuka dalam industri perbankan nasional. Tentu saja isunya bukan lagi soal boleh tidaknya investor asing berinvestasi pada bank nasional, tapi seberapa besar modal asing boleh menguasai struktur permodalan di suatu bank nasional. Seperti diketahui 14 dari 20 bank terbesar di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh bank asing, namun demikian peran bank asing tersebut dalam perekonomian nasional masih belum optimal dan tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan atas investasinya di Indonesia.

20 Bank Terbesar di Indonesia Berdasarkan Aset Tahun 2011
Sumber: Data BI 2011

Disadari atau tidak, peta industri perbankan nasional dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami pergeseran signifikan. Pasca krisis finansial 1998, tercatat sudah lebih dari 20 bank swasta nasional yang berpindah tangan ke bank asing atau pemodal asing. Bahkan, saat ini ada dua bank swasta lainnya yang siap diakuisisi, yakni Bank Ina Perdana dan Bank Maspion. Sebagai informasi, 99 persen saham Bank Maspion tengah diincar oleh China Construction Bank Corp. kedua belah pihak dikabarkan sudah sepakat pada harga 200 juta dollar AS untuk 99 persen kepemilikan bank. Sementara saham Bank Ina Perdana tengah diincar Affin Holding Berhad dari Malaysia. Dalam public expose, manajemen Affin menyiapkan dana 138 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 390 miliar untuk 80 persen kepemilikan Bank Ina Perdana.

Sebagai konsekuensi atas berbagai akuisisi bank asing atas bank nasional tersebut, maka penguasaan aset perbankan nasional oleh pemerintah dan swasta nasional semakin tahun kian menyusut. Sebaliknya, porsi penguasaan aset bank nasional oleh asing meningkat tajam dan semakin mendominasi pasar. Sebagai informasi, pangsa aset bank nasional yang dimiliki pemodal swasta lokal terus merosot dari 42 persen pada tahun 1998 menjadi 19 persen pada tahun 2011. Begitu pula pangsa aset bank BUMN yang terus tergerus dari 44 persen pada tahun 1998 menjadi 39 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, pangsa aset bank swasta milik asing melonjak tajam dari hampir nol persen menjadi 21 persen, bahkan apabila ditotal dengan kantor cabang bank asing dan bank campuran, maka total pangsa aset bank milik asing di Indonesia sudah mencapai 34 persen di tahun 2011.

Penguasaan Aset dan Pengucuran Kredit Sektor Perbankan Tahun 2011

Positif dan Negatif Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan Nasional

Institusi perbankan merupakan salah satu sektor kunci dalam sistem keuangan. Fungsi intermediasinya diperlukan dalam menggerakan sistem perekonomian suatu negara. Berbagai studi empiris menunjukan bahwa sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perbankan berperan dalam mengalokasikan dana pada investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu, BI perlu menyusun arsitektur perbankan Indonesia yang berkelanjutan sebagai wujud reformasi sektor keuangan sehingga mampu mendorong perubahan positif dan meningkatan kinerja sistem keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut, perbankan juga perlu didorong untuk menegakan praktik good corporate governance dengan prinsip-prinsipnya seperti fairness, transparency, accountability, dan stakeholder concern sehingga memperkuat daya saing institusi perbankan nasional. Kuatnya daya saing merupakan salah satu syarat tercapainya sistem perbankan yang stabil. Saat perbankan stabil maka fungsi intermediasi akan berjalan dengan efektif sehingga kredit akan mengucur ke sektor riil dan pada akhirnya mampu menggerakan perekonomian nasional.

Namun demikian, dalam menyusun arsitektur perbankan Indonesia, kepentingan investor asing tidak bisa diabaikan begitu saja. Kebijakan yang diterbitkan BI sebagai otoritas pengawasan perbankan perlu melindungi kepentingan dan kepastian bisnis investor asing karena tidak dapat dipungkiri bahwa investor asing memberikan nilai tambah dalam sistem perbankan nasional. Seperti diketahui, bank-bank asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya adalah bank-bank besar dunia, seperti HSBC, ANZ, Standard Chartered, Bank Of Tokyo, Citibank, JP Morgan, dll. Bank- bank tersebut sudah sangat dikenal memiliki competitive advantage berupa source of fund dalam valas yang kuat, implementasi teknologi yang canggih, pengetahuan terhadap produk structured finance yang luas, serta manajemen risiko yang kuat. Berbagai kompetitif advantage tersebut secara langsung memberi tekanan kepada bank pemerintah dan bank swasta nasional untuk terus meningkatkan kualitas service, mengembangkan SDM serta mengupgrade teknologinya agar tidak ketinggalan dengan bank asing. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan daya saing bank-bank lokal dan memberikan nilai tambah pada pelayanan bank lokal kepada masyarakat Indonesia.

Sekali lagi, masuknya bank serta pemodal asing tersebut tidak sepenuhnya membawa keuntungan bagi perekonomian bangsa, di lain sisi dominasi modal asing dalam industri perbankan nasional berpotensi kontraproduktif bagi perekonomian nasional. Terlebih banyak dari modal asing tersebut yang menjadi pemegang saham pengendali. Kepemilikan saham di Indonesia yang umumnya bersifat terkonsentrasi bisa mendorong pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi, yakni penggunaan hak kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan mendistribusikan kekayaan dari pihak lain. Konsentrasi dapat terjadi melaui pembagian deviden pemegang saham, hak pemegang saham untuk memilih dewan direktur, dan berbagai kebijakan perusahaan lainnya (hak kontrol). Tanpa adanya penegakan corporate governance dan law enforcement yang kuat, hak-hak pemegang saham minoritas bisa terabaikan. Dan dalam skala yang lebih besar, kebijakan pengelolaan perusahaan bisa tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional.

Data yang ada menunjukan bahwa investor asing mendominasi kepemilikan saham pada bank lokal dengan menguasai saham-saham yang dapat diperdagangkan (free float shares), dimana sekitar 74,37 persen free float shares saham bank lokal yang listed di bursa efek dimiliki oleh asing. Artinya hanya sedikit investor asing yang memegang kepemilikan untuk jangka panjang dan bersifat strategis. Tanpa law enforcement yang tegas, hal ini berpotensi menciptakan instabilitas sistem perbankan sekaligus juga sistem keuangan nasional karena modal asing bisa sewaktu-waktu beralih dari Indonesia melalui pasar modal apabila mereka merasa investasi di Indonesia sudah tidak menguntungkan lagi.

Dampak lain dari masuknya bank asing ke Indonesia adalah kian gencarnya bank asing mengucurkan kredit ke segmen konsumer, seperti kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan, kredit multiguna, kredit tanpa agunan dan kartu kredit. Tidak dapat dipungkiri bahwa kredit konsumtif adalah salah satu segmen yang paling menggiurkan bagi perbankan, karena perbankan dapat mematok bunga kredit yang sangat tinggi dengan potensi loss yang kecil. Hal ini menjadi kekhawatiran karena saat ini pemerintah justru membutuhkan sumber pembiayaan untuk infrastruktur dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, bukannya sumber pembiayaan untuk mendorong masyarakat agar lebih konsumtif.

Sebagai gambaran bank swasta milik asing seperti Bank Danamon memiliki porsi kredit konsumer sebesar 58 persen, Bank Panin (28%), Bank Permata (32%) dan Bank Internasional Indonesia (31%). Sementara itu, bank lokal baik itu yang dikuasai oleh pemerintah dan swasta nasional seperti Bank Mandiri hanya memiliki porsi kredit konsumer sebesar 14 persen, BNI (19%), BRI (20%) dan BCA (25%). Tingginya porsi penyaluran kredit ke segmen konsumer oleh bank lokal yang dikuasai oleh asing tersebut memang tidak mengherankan mengingat bank asing yang menguasai bank lokal tersebut diinternasional dikenal sebagai bank yang berorientasi ke segmen konsumer. Seperti contohnya ANZ yang memiliki porsi segmen konsumer sebesar 56% dari total kreditnya, Standard Chartered (39%), DBS (28%), CIMB (44%) dan OCBC (34%). Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka penyaluran kredit pada sektor infrastruktur dan sektor produktif lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional masih akan terhambat karena bank nasional baik itu yang dikuasai oleh pemerintah ataupun swasta lokal tidak akan mampu untuk menutupi kebutuhan terhadap pembiayaan pada sektor tersebut. Hal inilah yang menjadi kekurangan dalam melihat peran bank asing bagi ekonomi indonesia.

Regulasi Sektor Perbankan di ASEAN

Awal tahun 2012, masyarakat berharap banyak bahwa BI akan mengeluarkan kebijakan yang fair dan mendorong pertumbuhan bank lokal nasional. Namun setelah menunggu lama, pada pertengahan 2012, para pemangku kepentingan yang menginginkan adanya pembatasan terhadap kepemilikan asing dalam saham bank nasional di negeri ini harus gigit jari. Karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/ 8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum semakin mengukuhkan diperbolehkannya asing menguasai bisnis bank di Tanah Air.

Pada regulasi tersebut hanya ditulis, kepemilikan 40 persen dari modal bank untuk pemegang saham badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sementara, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan, besarannya 30 persen. Sedangkan untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum konvensional, batasnya 20 persen dari modal bank. Khusus batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum syariah, besarannya 25 persen dari modal bank. Bagaimana jika ada institusi perbankan baik asing maupun lokal yang ingin memiliki saham bank di atas batas yang ditentukan? Jawabannya, tetap diperkenankan selama mendapat izin dari Bank Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan BI tersebut secara implisit justru mengundang masuknya pihak asing, seperti termaktub dalam Pasal 11. Jika seorang pemilik modal atau institusi yang memiliki saham lebih besar dari batas yang disebut di atas, punya kewajiban menjaga tingkat kesehatan banknya ada di kategori 1 dan 2. Ukurannya adalah tingkat kesehatan bank (modal) dan tata kelola perusahaan (GCG). Seandainya di bawah itu (masuk kategori 3 hingga 5), maka saham yang dimiliki lebih dari batas yang ditentukan BI harus dijual. Akibat regulasi yang baru dikeluarkan ini, Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan, lebih dari 10 bank bakal melakukan divestasi. Pemodalnya bakal mengurangi jumlah kepemilikan lantaran kinerja perusahaan di bawah kategori dua — dari ukuran modal dan tata kelola perusahaan (GCG) — seperti yang disebut di atas. Di sinilah pihak asing memiliki peluang  untuk membeli saham tersebut karena pihak lokal memiliki keterbatasan dalam penyediaan modal. Dengan ukuran jumlah penduduk yang besar, kelas menengah terus tumbuh, perekonomian yang baik, plus masih 49 persen masyarakat belum tersentuh layanan perbankan. Sekali lagi, penguasaan asing di dunia perbankan patut dicermati, mengingat industri perbankan menguasai lebih dari 80 persen aset keuangan di negeri ini. Apalagi kalau mengingat pernyataan Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika: “Saya percaya bahwa institusi perbankan lebih berbahaya bagi kebebasan kita ketimbang pasukan tentara yang menghadang.”

Harapan lain masyarakat Indonesia adalah terkait perlunya diterapkan azas resiprokal yang cukup adil bagi sesama perbankan dan sesama negara. Sebuah pendekatan yang sudah sering diungkapkan yakni menerapkan berbagai peraturan perbankan sama persis dengan peraturan yang diterapkan oleh Negara tersebut ke investor asing jika masuk ke negaranya.  Pada intinya, asas ini menerapkan atau memperlakukan bank asing yang ingin beroperasi di Indonesia dengan regulasi yang relatif sama seperti negara bersangkutan memperlakuan bank asing. Ini terutama untuk hal-hal yang bisa diukur, seperti modal minimal, porsi saham asing maksimal, dan syarat-syarat pembukaan kantor cabang.

Dalam hal permodalan, misalnya, kita lihat contoh Tiongkok. Untuk membuka bank asing atau bank campuran di Tiongkok, modal setor yang diberlakukan minimal US$ 126,6 juta (1 miliar yuan). Ini berlaku sejak November 2006 dan bank asing yang ingin masuk ke sana haruslah beraset minimal US$ 20 miliar. Di samping itu, bank-bank asing tersebut harus sudah hadir di Tiongkok sekian tahun. Jika pemerintah Tiongkok membatasi maksimal 49%, Indonesia juga bisa membatasi sampai 49% (setara) khusus kepada bank asal Tiongkok. Malaysia, Filipina, Mesir, Brasil, Meksiko lebih bebas, sama dengan Indonesia (50-99%). Tapi, di sebagian Negara Amerika Latin tidak ada pembatasan terhadap bank asing. Ini tentu tidak kita kehendaki. Tapi, sebaliknya, kita tentu saja tidak mau mengikuti Ethiopia yang melarang bank asing di negaranya.

Perbandingan Regulasi Terhadap Bank Asing Di ASEAN
 

Dengan diterapkannya azas resiprokal bagi sesama perbankan dan sesama negara, maka peluang bank-bank nasional untuk tumbuh menjadi lebih besar dan kepentingan nasional di industri perbankan nasional akan semakin terlindungi. Disisi lain, peluang investor asing untuk masuk ke industri perbankan nasional pun tetap terbuka. Adanya kebijakan konkret untuk mendukung pengembangan bank-bank nasional amat diperlukan, mengingat era integrasi ekonomi Asean sudah mulai akan berlaku pada 2015. Padahal, posisi bank-bank nasional masih jauh tertinggal dibandingkan dengan para pesaingnya di kawasan regional. Sebagai gambaran, bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dengan aset Rp. 491 Triliun pada 2011 hanya menempati urutan ketujuh di ASEAN di bawah tiga bank asal Singapura (DBS, UOB dan OCBC), dua bank asal Malaysia (Maybank dan CIMB), serta satu bank asal Thailand (Bangkok Bank). Untuk perbandingan DBS yang menempati urutan pertama di ASEAN, memiliki aset sebesar Rp. 3.000 Triliun atau enam kali lipat dari aset bank Mandiri.

Kedepannya masyarakat perbankan indonesia tentunya mengharapkan akan ada satu bank nasional yang mampu berjaya tidak hanya di negeri sendiri tapi juga di skala regional bahkan internasional. Selain itu, banyak harapan agar besar nya potensi yang ada di market indonesia dapat dioptimalkan oleh bank nasional dan tidak hanya dirasakan oleh bank asing.

Categories: Published Articles
  1. November 15, 2012 at 5:32 AM

    The best version posting

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: